Monarki Prancis dan Cina di Akhir Abad ke-18: Dua Sistem yang Berbeda di Ambang Perubahan

 

Menjelang akhir abad ke-18, Eropa dan Asia mengalami dinamika politik yang sangat berbeda, dengan sistem monarki Prancis dan Cina berada di pusat perubahan sosial dan politik yang mengguncang kedua wilayah. Meski sama-sama dipimpin oleh penguasa absolut, perjalanan mereka menuju masa depan sangat kontras. Di Prancis, monarki absolut mulai retak di bawah tekanan sosial dan ekonomi, sementara di Cina, Dinasti Qing masih mempertahankan kekuasaannya meski menghadapi tantangan internal dan eksternal. Apa yang membuat dua kerajaan besar ini begitu berbeda? Mari kita telusuri perbedaannya lebih dalam.

Monarki Absolut Prancis: Kekuasaan yang Terpusat di Versailles

Pada akhir abad ke-18, Prancis dipimpin oleh Louis XVI, raja yang mewakili puncak dari monarki absolut. Sistem ini memberikan kekuasaan mutlak kepada raja, yang dianggap memerintah atas dasar hak ilahi. Raja adalah wakil Tuhan di bumi, sehingga tindakannya tak bisa dipertanyakan oleh rakyatnya. Selama berabad-abad, sistem ini memberikan kestabilan politik dan kemegahan budaya yang terlihat jelas di Istana Versailles, simbol kekuasaan absolut Prancis.

Namun, di balik kemegahan itu, ada masalah besar. Kesenjangan sosial semakin lebar. Sistem tiga estate—terdiri dari golongan rohaniwan (clergy), bangsawan (nobility), dan rakyat jelata (commoners)—menciptakan ketidakadilan yang mencolok. Golongan bangsawan menikmati hak istimewa tanpa membayar pajak, sementara rakyat terbebani pajak yang berat. Ketegangan sosial ini diperparah dengan krisis fiskal yang mengguncang negara akibat keterlibatan Prancis dalam perang dan gaya hidup mewah di istana. Ketika Louis XVI akhirnya mencoba meredakan krisis dengan memanggil Estates-General pada 1789, harapannya untuk menjaga status quo justru berubah menjadi awal Revolusi Prancis yang menggulingkan monarki.

Monarki Cina: Dinasti Qing dan Kekuatan Birokrasi

Sementara di belahan dunia lain, Dinasti Qing memerintah Cina dengan sistem yang berbeda. Kekuasaan kaisar juga dianggap mutlak, namun legitimasi mereka tidak berasal dari hak ilahi seperti di Prancis. Sebaliknya, kaisar Cina memerintah berdasarkan Mandat Langit, sebuah konsep yang menekankan bahwa kekuasaan kaisar sah selama ia mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Jika rakyat menderita, bencana alam melanda, atau terjadi pemberontakan, itu bisa dianggap sebagai tanda bahwa kaisar telah kehilangan mandatnya, dan dinasti lain berhak mengambil alih kekuasaan.

Selain itu, Cina memiliki sistem pemerintahan yang lebih birokratis dan terorganisir melalui sistem ujian kenegaraan (imperial examination). Ujian ini bertujuan merekrut pejabat-pejabat yang cakap berdasarkan kemampuan mereka dalam pemahaman nilai-nilai Konfusianisme, sehingga kekuasaan tidak hanya didasarkan pada keturunan, tetapi juga prestasi. Birokrasi ini memungkinkan stabilitas yang lebih baik di dalam negeri, meskipun pada akhir abad ke-18, Cina mulai menghadapi pemberontakan-pemberontakan kecil dan tekanan dari kekuatan kolonial Eropa.

Hubungan antara Penguasa dan Rakyat

Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara dua monarki ini adalah bagaimana mereka berhubungan dengan rakyatnya. Di Prancis, raja semakin terpisah dari rakyat biasa, baik secara fisik maupun sosial. Istana Versailles, yang jauh dari pusat kehidupan masyarakat Prancis, mencerminkan keterasingan raja dari realitas kehidupan sehari-hari. Hal ini semakin memperparah ketidakpuasan rakyat yang merasa diabaikan oleh penguasa mereka.

Sebaliknya, meskipun kaisar Cina hidup di Kota Terlarang yang sangat tertutup, ia lebih terhubung dengan rakyatnya melalui jaringan birokrasi yang luas. Pejabat lokal bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan di wilayah mereka, sehingga ada sistem timbal balik antara penguasa dan rakyat. Meski ada penindasan, sistem ini berhasil menjaga stabilitas sosial yang lebih baik dibandingkan dengan Prancis, yang sedang di ambang revolusi.

Krisis yang Mengguncang Monarki

Prancis memasuki akhir abad ke-18 dengan krisis yang mengguncang fondasi monarki absolut. Ketidakadilan sosial, krisis keuangan, dan pengaruh ide-ide Pencerahan mendorong rakyat untuk menuntut perubahan. Revolusi Prancis yang pecah pada 1789 menghancurkan sistem lama dan membuka jalan bagi eksperimen politik yang baru, termasuk republik dan akhirnya kekaisaran di bawah Napoleon.

Di sisi lain, Dinasti Qing menghadapi tantangan, tetapi tidak runtuh secara drastis seperti monarki Prancis. Pemberontakan dalam negeri, terutama di daerah pedesaan, dan ancaman imperialisme Barat mulai mengguncang stabilitas kekaisaran, tetapi Qing masih mempertahankan kekuasaannya hingga awal abad ke-20. Cina baru mengalami revolusi besar yang mengakhiri sistem kekaisaran pada 1911, jauh setelah Prancis menjalani serangkaian perubahan politik yang radikal.

Penutup: Dua Jalan Menuju Perubahan

Di penghujung abad ke-18, Prancis dan Cina menunjukkan bagaimana dua sistem monarki yang kuat dapat mengalami jalan yang sangat berbeda menuju perubahan. Prancis memasuki revolusi yang mengakhiri monarki absolut dan mengubah wajah Eropa, sementara Cina, dengan kekaisarannya yang birokratis, masih bertahan meski dilanda tantangan besar. Kedua negara ini, dengan segala perbedaannya, mengajarkan kita bahwa kekuasaan mutlak bisa retak oleh tekanan dari dalam dan luar, dan tidak ada sistem yang abadi jika tidak mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman.