Politik Gentong Babi serta Luka Lama Demokrasi Indonesia

Di balik gemerlap demokrasi Indonesia, terselip luka lama bernama politik gentong babi. Istilah ini, yang merujuk pada praktik politik transaksional dan nepotisme, bagaikan benalu yang menggerogoti fondasi demokrasi dan menghambat kemajuan bangsa.

Sejarah mencatat, jejak politik gentong babi telah terendus sejak era Orde Baru. Di masa itu, proyek-proyek pembangunan dan bantuan sosial kerap dijadikan alat politik untuk meraih dukungan rakyat. Dana negara dialokasikan secara tidak proporsional, mengucur deras ke daerah-daerah pemilihan yang dianggap "strategis".

Praktik ini tak kunjung sirna di era reformasi. Justru, ia bertransformasi dan beradaptasi dengan iklim politik yang baru. Bansos dan proyek-proyek pembangunan masih menjadi senjata ampuh untuk memikat hati pemilih. Politisi, baik petahana maupun calon baru, berlomba-lomba menebar janji dan "kucuran dana", mengabaikan asas keadilan dan kebutuhan riil masyarakat.

Dampak politik gentong babi bagaikan racun yang meracuni demokrasi. Kualitas pemimpin terancam terdegradasi, terpilih bukan karena kapabilitas dan visi, melainkan karena kemampuannya "membeli" suara rakyat. Politik menjadi ajang pertarungan uang dan pengaruh, bukan pertarungan gagasan dan ide.

Masyarakat pun terjebak dalam lingkaran setan. Tergoda oleh iming-iming bantuan dan janji manis, mereka terkungkung dalam ketergantungan dan kehilangan daya kritis. Demokrasi dibonsai menjadi sekadar ritual lima tahunan, memilih pemimpin berdasarkan "seberapa banyak uang yang dibagikan", bukan "seberapa besar manfaat yang akan dibawa".

Luka lama ini tak boleh dibiarkan terus menggerogoti demokrasi. Upaya pemberantasan politik gentong babi harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.Pertama, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan transparan dalam pengelolaan dana negara. Alokasi anggaran harus berdasarkan asas keadilan dan kebutuhan riil masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan politik.

Kedua, edukasi politik bagi masyarakat perlu digalakkan. Masyarakat harus dibekali pengetahuan dan kesadaran untuk menolak politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas dan integritas. Ketiga, peran aktif media massa dan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan dana negara. Keberanian mereka dalam membongkar praktik politik gentong babi akan menjadi alarm bagi para politisi yang masih terjebak dalam mentalitas "bagi-bagi duit".

Masih ada harapan untuk menyembuhkan luka lama demokrasi ini. Dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, politik gentong babi dapat diberantas dan digantikan dengan politik yang sehat, bermartabat, dan berorientasi pada rakyat. Hanya dengan demokrasi yang bersih dan adil, Indonesia dapat mencapai cita-citanya sebagai bangsa yang maju dan sejahtera.