Strategi Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Ekonomi di Indonesia

Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi persoalan serius, meski ada sedikit perbaikan. Pada 2024, rasio Gini tercatat 0,379, menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Data lain yang mencolok menunjukkan bahwa 1% orang terkaya menguasai sekitar 49% kekayaan nasional, sementara 40% penduduk termiskin hanya memiliki 10% dari total kekayaan. Angka-angka ini menegaskan betapa mendesaknya upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil.

Sejumlah ekonom internasional menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif dan terarah bagi Indonesia. Thomas Piketty, pakar ketimpangan, misalnya, menekankan perlunya **pajak progresif** yang lebih efektif untuk membatasi konsentrasi kekayaan. Berikut ini adalah sejumlah langkah strategis yang bisa ditempuh pemerintah Indonesia untuk menurunkan ketimpangan, dengan dukungan data dan pandangan ahli ekonomi.

Reformasi Pajak yang Lebih Progresif

Pajak progresif yang efektif akan menjadi langkah awal. Menurut Thomas Piketty, redistribusi kekayaan melalui pajak progresif sangat efektif dalam menekan ketimpangan. Di Indonesia, rasio pajak terhadap PDB masih rendah dibandingkan negara-negara serupa, sehingga masih ada ruang untuk memperkuat pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi. Pajak kekayaan yang kuat dapat menjadi alat bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, yang kemudian dapat dialokasikan ke program-program pengentasan kemiskinan.

Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan

Pendanaan di sektor pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan mobilitas sosial. Bank Dunia menunjukkan bahwa pendidikan di pedesaan dapat meningkatkan potensi pendapatan individu hingga 10-20 persen. Data BPS juga menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah. Karenanya, peningkatan akses pendidikan berkualitas, terutama di daerah tertinggal, dapat mendorong kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Perluasan Akses Pembiayaan Mikro dan Kredit UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah salah satu cara untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Jonathan Morduch, ekonom yang fokus pada keuangan mikro, menyatakan bahwa akses pembiayaan mikro membantu keluarga miskin untuk tidak tergantung pada pinjaman mahal dari sektor informal. Di Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa lebih dari 50% UMKM masih mengalami kendala akses ke kredit. Dengan memperluas akses pembiayaan mikro, lebih banyak kelompok masyarakat bisa memulai usaha dan menciptakan lapangan kerja.

Pengembangan Infrastruktur di Daerah Terpencil

Pengembangan infrastruktur yang lebih merata dapat memperbaiki peluang ekonomi di daerah tertinggal. Jeffrey Sachs, seorang ahli ekonomi pembangunan, menekankan pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi ekonomi wilayah. Di Indonesia, masih banyak wilayah di bagian timur yang minim akses terhadap infrastruktur dasar, yang berakibat pada terhambatnya kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Pemerintah perlu fokus membangun infrastruktur di daerah terpencil agar masyarakat di wilayah tersebut bisa lebih terhubung dengan pasar dan layanan ekonomi lainnya.

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Efektif

Bantuan sosial yang lebih tepat sasaran akan mempercepat pengurangan kemiskinan. Studi Joseph Stiglitz menunjukkan bahwa bantuan yang terarah dapat mempercepat pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, program Bantuan Sosial (Bansos) telah terbukti menurunkan tingkat kemiskinan hingga 1% pada beberapa kelompok rentan. Namun, pemerintah perlu menggunakan data yang lebih akurat agar bantuan bisa mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan tanpa meningkatkan ketahanan ekonomi mereka.

Mendorong Ekonomi Hijau yang Inklusif

Ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan. Menurut laporan International Labour Organization (ILO), transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan jutaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan lainnya. Di Indonesia, pemerintah telah menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025, yang dapat menjadi langkah awal mendorong ekonomi hijau dan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

Perlindungan Tenaga Kerja

Pemerintah perlu meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja, terutama di sektor informal. Data BPS menunjukkan bahwa sektor informal memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah dan tidak stabil dibandingkan sektor formal. Perlindungan terhadap upah dan hak pekerja sangat penting untuk menciptakan pemerataan pendapatan. Martin Ravallion, seorang ekonom spesialis ketimpangan, mengungkapkan bahwa upah minimum yang layak dan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal bisa menjadi langkah penting dalam menurunkan ketimpangan ekonomi.

Komitmen untuk Pemerataan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Dengan mengintegrasikan kebijakan pajak, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, serta perlindungan sosial, pemerintah dapat secara bertahap menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Strategi-strategi ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengurangi ketimpangan yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia.

Pendekatan ini, jika diaplikasikan dengan tepat, akan memungkinkan Indonesia menciptakan pertumbuhan yang lebih progresif dan berkeadilan di masa depan.